Resume Artikel Ilmiah “Implementation of the spatial plan information package for improving ease of doing business in Indonesian cities”
Artikel ini membahas implementasi Paket Informasi Rencana Tata Ruang (SP Package) untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di kota-kota Indonesia melalui pengelolaan lahan yang lebih baik. Artikel ini menyoroti pentingnya lahan dan ruang sebagai faktor penting dalam aktivitas ekonomi perkotaan, serta menekankan perlunya Sistem Administrasi Pertanahan (LAS) yang efektif untuk menangani hak atas tanah, nilai tanah, perencanaan tata ruang, dan pengembangan lahan.
Indikator Kemudahan Berbisnis (EODB) dari Bank Dunia mengakui pengelolaan lahan sebagai faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan modernisasi LAS menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Artikel ini memperkenalkan standar Model Domain Administrasi Pertanahan (LADM) yang menyediakan kerangka kerja untuk memastikan interoperabilitas informasi dalam pengelolaan lahan. LADM membantu memodelkan hubungan antara manusia dan lahan, termasuk hak, tanggung jawab, dan pembatasan (RRRs).
Paket Informasi Rencana Tata Ruang (SP Package) diusulkan sebagai ekstensi dari standar LADM untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan administrasi pertanahan dengan lebih baik. Integrasi ini sangat penting dalam mengurangi asimetri informasi antara pemangku kepentingan, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi. Artikel ini menyajikan studi kasus di Jakarta dan Bandung, di mana SP Package diimplementasikan dan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan adaptabilitas LAS untuk terintegrasi dengan Infrastruktur Informasi Spasial (SII) di Indonesia.
Studi ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk memperbarui profil LADM negara Indonesia dengan memasukkan SP Package guna mengakomodasi kegiatan perencanaan tata ruang dalam LAS. Profil yang diperbarui ini meningkatkan interoperabilitas informasi pertanahan, sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk mengakses dan menggunakan data pertanahan untuk pengambilan keputusan. Diskusi juga mencakup integrasi representasi spasial 3D dari RRRs, yang penting untuk mengelola lingkungan perkotaan yang kompleks di mana lahan dan ruang menjadi langka dan bertumpuk secara vertikal.
Dalam pengelolaan lahan di era globalisasi dan digital saat ini, interoperabilitas informasi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa data lahan dapat diakses, dipahami, dan digunakan kembali oleh berbagai aplikasi dan pengguna yang lebih luas. Sebagai salah satu produk akhir dari kegiatan pengelolaan lahan, standarisasi rencana tata ruang menjadi tidak terhindarkan untuk memastikan interoperabilitas informasi RRRs. Kemunculan aplikasi berbasis web dan mobile yang dibangun di atas platform digital bersama membutuhkan interoperabilitas yang memungkinkan otomatisasi layanan publik seperti sistem perizinan online atau layanan untuk pemantauan rencana tata ruang perkotaan.
Paket SP diproyeksikan akan mendukung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diberlakukan, yang mengharuskan perencanaan tata ruang untuk mempertimbangkan representasi volumetrik karena adanya pembatasan tinggi, kedalaman, dan jarak. Oleh karena itu, SP Package diimplementasikan dalam LADM yang diperbarui di Indonesia, yang ternyata sangat cocok untuk meningkatkan pengelolaan lahan dan sistem perizinan. Kerangka kerja CityGML juga cocok untuk merepresentasikan bangunan yang sebenarnya, sebagai objek referensi fisik, dalam aplikasi perkotaan yang luas seperti perizinan bisnis.
Implementasi SP Package di Indonesia diharapkan akan memperkuat pasar lahan dengan dua cara: pertama, dengan mengarahkan para penjaga data untuk memperkuat tindakan sinyal, dan kedua, dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan penyaringan data yang lebih baik. Keberhasilan partisipasi dari para pemangku kepentingan (potensial) sangat tergantung pada transparansi. Dengan demikian, sebuah kota dapat memanfaatkan masyarakatnya untuk menjadi berkemampuan spasial, di mana informasi lahan yang relevan dipublikasikan berdasarkan prinsip data terbuka. Semua pemangku kepentingan dapat berbagi informasi lahan dalam aliran dua arah. Penerapan prinsip-prinsip standar internasional yang disarankan oleh EODB Bank Dunia merupakan contoh sempurna bagi negara-negara untuk memfasilitasi lebih banyak pemangku kepentingan secara global dan otonom.
Dalam kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwa penerapan SP Package yang diusulkan dalam LADM sangat penting untuk modernisasi LAS di kota-kota Indonesia. Peningkatan interoperabilitas dan keterbukaan informasi ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat daya saing ekonomi perkotaan di Indonesia.
Komentar
Posting Komentar